Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menggunakan kata bodoh saat mengungkapkan kejengkelannya terhadap sejumlah instansi yang tak mau membeli produk dalam negeri. Kondisi ini terjadi di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Alasannya macam-macam, speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah, alasan banyak sekali,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, 14 Juni 2022.
Jokowi menyebut APBN saat ini mencapai Rp 2.714 triliun dan APBD Rp 1.197 triliun. Ia tak ingin uang ini dipakai hanya untuk membeli produk impor, bukan produk dalam negeri. “Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak,” kata dia.
Uang itu dikumpulkan dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari pihak ekspor, hngga PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). “Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor, bodoh sekali kita,” ujarnya.
“Maaf, kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita,” kata Jokowi. Lantaran, nilai tambah dan lapangan kerja atas pembelian produk impor justru didapat negara lain.
Sebelumnya, Jokowi juga menyebut kata bodoh saat berbicara tentang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan yang diisi produk impor. Padahal kalau konsisten membeli produk dari industri dan pabrik lokal, ia menyebut pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah bisa tumbuh hingga 1,71 persen.
“Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” kata dia kepada para menteri dan kepala daerah dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat, 25 Maret 2022.
Untuk itu, Jokowi meminta pemerintah pusat hingga daerah memperhatikan tiga hal saat pengadaan barang. Pertama, yaitu menciptakan nilai tambah. “Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja,” kata dia.
Kedua, yaitu membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan memicu pertumbuhan nasional. Ketiga, yaitu membeli secara efisien.
Jokowi mencontohkan pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas 1.000 produk. Tapi, karena ada pesanan dari pemerintah daerah dan pusat sampai 10 ribu, maka pabrik ini otomatis akan melakukan ekspansi memperluas pabriknya.
Sehingga, pabrik itu pasti akan menambah tenaga tenaga dan menggelontorkan dana investasi. “Nggak usah cari investor-investor dari luar,” kata Jokowi.
Jokowi pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa mengawasi pembelian produk dalam negeri di institusi dalam negeri ini. Sehingga, target belanja produk dalam negeri bisa tercapai. “Berikan sanksi yang tegas untuk ini,” kata dia.
Sumber : Tempo