Upaya Kemendagri Dukung Pemulihan UMKM

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd, menegaskan tentang komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pemulihan dan pengembangan UMKM terutama yang terdampak pandemi Covid-19.

“Dukungan yang diberikan Kemendagri bersifat regulatif dan koordinatif kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan secara teknis, program-program pengembangan terhadap UMKM akan dilakukan oleh kementerian/Lembaga teknis”, ujar Teguh dalam acara “Webinar Strategi Kepastian Pasar UKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa LKPP” yang diselenggarakan oleh Komite Pengusaha Mikro Kecil, Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU), secara daring, Kamis, 7 April 2022.

Teguh menjelaskan, dukungan-dukungan regulatif yang telah dibuat oleh Kemendagri adalah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021. Kepmendagri ini memuat program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri, Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

“Untuk itu saya mengimbau seluruh kepala daerah untuk mengikuti Kepmendagri 050 ini, karena dengan kodefikasi Kepmendagri maka program pengembangan dan penguatan UMKM dapat dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dianggarkan melalui APBD daerah”, tutur Teguh.

Kemendagri juga telah mengeluarkan regulasi dalam mendorong UMKM untuk bangkit, melakukan transformasi digital dan mampu bersaing di pasar nasional dan global. dukungan tersebut tertuang dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, memuat dukungan kebijakan mendorong percepatan pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Ada pula Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022. Yang membuat program pengembangan UMKM dan produk dalam negeri adalah Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu: Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif,” kata Teguh.

Dukungan Kemendagri lainnya dalam rangka penguatan produk dalam negeri juga melalui Surat Edaran Mendagri No.500/913/SJ Tentang Pelaksanaan Gernas BBI; SEB Mendagri dan Kepala LKPP No.027/2929/SJ & 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; SEB Mendagri dan Kepala LKPP No.027/1022/SJ & 1 Tahun 2022 Tentang Gernas BBI Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah; dan Surat Edaran Mendagari No.510/1192/Bangda Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Daerah.

“Melalui SEB tersebut menegaskan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Tim P3DN, kewajiban menggunakan produk dalam negeri dan mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa untuk produk Koperasi UKM, dan memanfaatkan sistem pengadaan SIRUP E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non E-Tendering, Non E-Purchasing dan E-Kontrak,” kata Teguh.

Sumber : Tempo

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

81 − = 74