Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Perbesar Pembelian Produk Dalam Negeri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023. Acara penyerahan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/12).

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” ujar Joko Widodo.

Jokowi sapaan akrab Presiden RI ini mengatakan, APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural, sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Untuk itu, ujar Presiden, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal.
Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

“untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri.

“Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” tuturnya.

Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah.

“Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Menutup arahannya, Presiden kembali mendorong realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam laporannya menyampaikan bahwa APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.

“Kami mengharapkan agar DIPA kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” ujar Menkeu.

Menkeu mengungkapkan, belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun.

“Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehatian-hatian di dalam mengantisipasi, pertama ketidakpastian dari harga-harga komoditas, kedua, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani.

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, menindaklanjuti penyerahan DIPA Provinsi Sulawesi Tengah direnacakan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022, dengan harapan bulan Januari 2023 anggaran pemerintah sudah berjalan dengan baik, sehingga prekonomian Sulteng dapat lebih baik di tahun 2023.

Sumber : Media Alkhairaat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

70 + = 79