Luhut: 95% Anggaran Harus Dibelanjakan Produk Dalam Negeri

Pemerintah terus berupaya menggenjot serapan produk dalam negeri (PDN) yang diproduksi oleh industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Upaya ini dilakukan melalui seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menjelaskan guna memperluas serapan produk lokal, kampanye bangga buatan Indonesia (BBI) akan terus digalakkan. Serapan seluruh instansi pemerintah terhadap produk lokal juga akan terus ditingkatkan.

“Tahun 2023 kami harus menyelenggarakan temu bisnis sebanyak empat kali untuk mencapai target belanja PDN senilai minimal 95% anggaran barang dan jasa dan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog. Ini meningkatkan permintaan domestik terhadap PDN, dan meningkatkan jumlah onboarding UKM atau IKM ke ekosistem digital,” kata Luhut melalui keterangannya, Kamis (5/1/2023).

Menurut dia, tahun 2023 ekonomi Indonesia masih tumbuh kuat sebagaimana proyeksi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan bahkan lebih baik dibandingkan negara Asia lainnya. Selain itu, angka purchasing managers’ index (PMI) Manufaktur Indonesia juga meningkat menjadi 50,9 pada Desember 2022.

Jumlah tersebut lebih tinggi dari rerata 10 tahun terakhir dan diproyeksikan terus naik pada 2023 hingga 2024. Ini mengartikan permintaan terhadap produk dalam negeri masih kuat.

“Aksi afirmasi BBI juga bermanfaat untuk menjaga permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri,” ucapnya.

Luhut menambahkan pelaksanaan temu bisnis tahap pertama tahun 2022 berjalan baik dengan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mampu mencatat rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai transaksi terbesar belanja produk dalam negeri dalam tiga hari pelaksanaan. Kegiatan tersebut juga selalu diikuti dengan pelaksanaan seminar di antaranya identifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), proses pendaftaran e-katalog, dan diskusi serta konsultasi belanja PDN.

Pelaksanaan temu bisnis tahun 2022 mendukung pencapaian belanja PDN. Hingga 2 Januari 2022, realisasi belanja PDN oleh seluruh instansi pemerintahan mencapai Rp 698,68 triliun atau 69,78% dari komitmen Rp 1.001,26 triliun.

Sebanyak sepuluh kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar telah merealisasikan 64,55% komitmen belanja PDN.

“Tantangan peningkatan realisasi PDN yaitu keterbatasan ketersediaan PDN untuk substitusi impor, kapasitas produksi PDN, dan varian dan jumlah produk di e-katalog,” ucapnya.

Di samping itu, Luhut menyebutkan pula ada lima aspek atau sisi yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan temu bisnis PDN aksi afirmasi BBI guna merealisasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yakni penajaman identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah, peningkatan jumlah industri atau UKM dalam negeri sebagai substitusi impor, penambahan jumlah peserta showcase dalam negeri, pembelian secara langsung melalui e-katalog dan pelibatan masyarakat umum.

“Pelaksanaan temu bisnis tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai komitmen belanja minimal Rp 250 triliun per tahap, dengan menghadirkan industri, UKM, dan artisan pendukung sesuai kebutuhan belanja pemerintah,” tuturnya.

Sumber : Marketeers

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

7 + 1 =