Membangun Perekonomian Indonesia melalui Katalog Elektronik

LKPP terus berkomitmen dalam membangun perekonomian bangsa Indonesia salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Community of Practice (CoP) terkait kebijakan Katalog Elektronik pada Jumat (4/3) secara daring.

Rangkaian kegiatan CoP pada hari Jumat ini merupakan rangkaian lanjutan kegiatan Bimbingan teknis Katalog Elektronik yang dilaksanakan hari Rabu sebelumnya. Kegiatan kali ini diselenggarakan dalam dua sesi yaitu CoP seri ke-2 untuk peserta undangan dari wilayah Jawa, Bali dan CPNS LKPP dan pukul 13.30 untuk CoP seri ke-3 untuk wilayah Sumatera.

Dalam kesempatan tersebut Setya Budi Arijanta, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP membuka CoP seri ke 2 serta mengapresiasi komitmen peserta untuk menjadi verifikator Katalog Elektronik untuk mewujudkan target 1 juta produk sesuai dengan arahan presiden. Target tersebut merupakan salah satu upaya LKPP dalam pemerataan ekonomi di daerah dan mempercepat proses pengadaan.

“Pesan saya, SOP Katalog dirubah untuk memudahkan kerja Tim Verifikator, jika sebelumnya terdapat proses pemilihan saat ini proses tersebut sudah dihapus jadi cukup verifikasi saja.” Pesan Setya.

Setya juga mengungkapkan bahwa tugas Tim Verifikasi saat ini lebih ringan dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) yang berisi keterangan dokumen yang diberikan sudah benar oleh penyedia. Selain itu ia juga menjelaskan perubahan SOP dilakukan untuk mempercepat keterlibatan penyedia untuk menampilkan produknya di Katalog Elektronik namun LKPP tetap memonitor proses yang terjadi dalam aplikasi.

Setya pun menekankan tugas sebagai tim verifikator merupakan salah satu kesempatan menjadi pahlawan bangsa karena berkontribusi mendorong produk dalam negeri dan UKM, tujuannya adalah untuk menyelamatkan perekonomian bangsa Indonesia.

Dalam kegiatan yang sama, Robin Asad Suryo Sekretaris Utama LKPP membuka kegiatan pada sesi ke-3. Robin menyampaikan agar program percepatan katalog elektronik dapat berjalan dengan baik tentunya membutuhkan sumber daya manusia PBJ yang memiliki kompetensi dan profesional. Hal ini sejalan dengan transformasi pengadaan yang sedang dijalankan LKPP, dimana LKPP menginginkan transformasi pengadaan yang semula pengadaan merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada sisi administratif menjadi pekerjaan atau fungsi yang strategis.

“PBJ merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh K/L dan khususnya Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.” Ungkap Robin.

Di akhir paparannya Robin mengungkapkan harapannya kepada peserta CoP Pengadaan Barang/Jasa, dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan semakin banyak Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang memahami tentang tata cara pencantuman katalog sektoral dan katalog lokal serta semakin banyak Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terlibat aktif dalam katalog sectoral dan katalog lokal. (gun)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 7