Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggalang kolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK-koperasi melalui sistem katalog elektronik lokal.
Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, APBD memegang peran sangat penting sebagai instrumen fiskal untuk memulihkan ekonomi lokal. Dia meyakini para bupati memiliki komitmen kuat membawa UMK di wilayahnya untuk onboard di e-katalog lokal maupun toko daring LKPP, sehingga bisa ikut mengakses belanja APBD.
Menurutnya, Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja PDN dan UMK-koperasi. Menindaklanjuti hal tersebut, LKPP telah membekukan lebih dari 5.000 produk impor yang memiliki substitusi produk dalam negeri.
“Kita punya kewajiban 40 persen APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMK-koperasi. Kalau seluruh pembangunan kabupaten/kota di Indonesia menggunakan produk dalam negeri, maka industri dalam negeri kita akan tumbuh. Melalui katalog elektronik dan toko daring, tidak ada lagi ke depan terlambatnya penyerapan APBN/APBD,” kata Anas saat menghadiri Rapat Kerja Nasional XIV Apkasi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022).
Anas menyebut, LKPP terus berbenah agar para pelaku usaha dapat dengan mudah masuk ke dalam katalog elektronik melalui pemangkasan birokrasi, dari delapan tahap menjadi hanya dua tahap saja. Anas berharap dukungan kepala daerah untuk segera memanfaatkan katalog lokal, karena kini semua pemda telah ditetapkan sebagai pengelola katalog lokal.
“Progres pemerintah daerah penyelenggara katalog elektronik lokal masih belum sesuai ekspektasi Bapak Presiden. Hingga saat ini baru 127 pemda (23,4 persen) sudah tayang produk, namun 415 pemda (76,6 persen) belum tayang produk. Tugas kita saat ini membantu pelaku usaha untuk segera onboarding ke katalog elektronik dan toko daring,” papar Anas.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyampaikan, pihaknya siap menjalankan arahan Presiden Jokowi dengan berkolaborasi dengan LKPP, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
“Pemda harus bisa membuat kebijakan konkret sehingga bisa dirasakan dampaknya. Komitmen akan terus dilakukan guna percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menghadapi gejolak ekonomi global,” kata Sutan.
Sumber : infoindonesia.id