Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan dana APBN sebesar Rp 2.714 triliun dan APBD sejumlah Rp 1.197 triliun, dengan berbelanja produk-produk buatan dalam negeri sehingga akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Jadi, jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2.714 triliun, memiliki APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor. Seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri, sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPn, PPh Badan, PPh Perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Ia mengatakan, dana APBN dan APBD dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah. Adalah tindakan bodoh sekali apabila dana itu dibelanjakan untuk produk-produk impor.
“Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pintar-pintar. Tapi kalau caranya seperti ini, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh kita ini?,” tegas Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menginstruksikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serius mengawali program belanja pemerintah melalui e-Katalog dan harus berhasil.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 46, APIP terdiri atas inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
“Belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya, macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak-Ibu kawal,” katanya.
sumber : investor daily