Untuk semakin mempercepat pemulihan ekonomi yang masih terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajaran menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk membelanjakan anggarannya untuk membeli produk-produk dalam negeri.
Ditegaskannya, pemerintah pusat maupun daerah harus memaksimalkan kekuatan di dalam negeri, terutama kekuatan belanja dalam negeri. Apalagi anggaran belanja modal di pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, di pemerintah daerah ada sebanyak Rp 535 triliun dan BUMN sebesar Rp 420 triliun.
“Ini sebuah jumlah yang tidak sedikit, yang jika dibelanjakan untuk barang-barang produksi dalam negeri ini, selalu berulang kali saya sampaikan, akan memberikan dampak yang signifikan mempercepat upaya pemulihan yang kita lakukan,” kata Jokowi dalam acara penyampaian LHP LKPP 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/6/2022).
Hal itu berulang kali diingatkannya, menurut Jokowi, karena tantangan masa kini dan kedepan yang dihadapi Indonesia tidak semakin mudah. Saat ini, Indonesia dan negara-negara di dunia masih dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Situasi ini mengharuskan semua negara waspada.
“Situasi ekonomi dan politik global yang tengah bergejolak belum pulih dari dampak akibat pandemi Covid-19, kemudian kita dikejutkan lagi dengan perang di Ukraina, sehingga mengganggu supply chain yang dampaknya ke mana-mana,” ujar Jokowi.
Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari situasi dunia yang tidak pasti ini, lanjut Jokowi telah memicu peningkatan inflasi di seluruh negara di seluruh dunia. Ancaman krisis pangan dan krisis energi telah terjadi di semua negara.
“Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama, memiliki perasaan yang sama dalam menyikapi dan menyiapkan respon serta kebijakan yang tepat di semua tataran lembaga negara, di seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah,” terang Jokowi.
Pemerintah, kata Jokowi, harus bekerja keras untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dengan melakukan hilirisasi industri, mulai dari sektor tambah sampai sektor pangan. Kemudian membangun industri pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi.
Kebijakan ini, Jokowi mengatakan akan menciptakan efek multiplier atau efek berganda yang berlipat-lipat, bukan hanya pada nilainya tetapi juga diharapkan berdampak pada penyerapan tenaga kerja untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya.
“Untuk itu, saya meminta kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah memahami situasi ini, memiliki kepekaan yang dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar potensi yang kita miliki dapat kita manfaatkan dengan baik untuk mempercepat upaya-upaya pemulihan yang kita lakukan,” tegas Jokowi.
Jokowi menekankan, pemerintah terus meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif. Tidak hanya, itu, pemerintah juga terus bekerja melaksanakan program dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik.
“Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran sasaran program,” ungkap Jokowi.
Ia pun berterima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik di jajaran pemerintahan pusat sehingga mendapatkan opini tertinggi BPK, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan BPK atas masukan dan dukungan yang selama ini diberikan terutama pada saat kita menghadapi pandemi selama 2 tahun terakhir ini,” ucap Jokowi.
sumber : investor daily