Di era digitalisasi saat ini, teknologi informasi yang berkembang pesat telah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah bertransformasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pengadaan diharapkan mampu memberikan value for money, meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan meningkatkan porsi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), serta mempercepat penyerapan APBN/APBD.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa selaras dengan perubahan zaman, penggunaan Katalog Elektronik bagi K/L/PD merupakan transformasi besar dalam belanja pemerintah. Di sisi lain, disrupsi teknologi juga mendorong organisasi pemerintah untuk bertransformasi memotong rantai birokrasi, memudahkan prosedur, dan mengubah pola kerja yang bertujuan agar organisasi lebih responsif, transparan dan mudah diakses (accessible).
“Dengan kondisi seperti ini, LKPP kemudian melakukan berbagai inovasi pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan pada proses bisnis pengadaan menjadi lebih sederhana dan tidak berbelit-belit. Hal ini agar tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional, mendorong pemerataan ekonomi sekaligus membangun dunia usaha yang sehat dapat terwujud.” ujar Kepala LKPP saat menerima audiensi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) beserta jajaran pada Selasa (9/8).
Kepala LKPP menambahkan, Katalog Elektronik dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, hal tersebut dapat meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan dalam pengadaan. Tidak hanya itu, pemulihan ekonomi akan terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian dan krisis global.
Terkait implementasi Katalog Elektronik, Presiden RI Joko Widodo terus memonitor capaian transaksi dan produk tayang Katalog Elektronik K/L/PD melalui LKPP maupun melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves).
Dalam koordinasi tersebut, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia KSP Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan nantinya berbagai program dan capaian pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden secara umum akan disampaikan kepada publik dalam Laporan Tahunan Presiden dan Wakil Presiden periode kerja Oktober 2021-Oktober 2022.
Laporan tersebut bertujuan untuk memberikan sarana evaluasi tahunan serta memberikan perspektif perbandingan tentang apa yang telah tercapai dan apa yang harus dilakukan pemerintah pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, LKPP dan KSP akan terus bersinergi dalam mengkomunikasikan capaian dan program kinerja LKPP terutama dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.
sumber : LKPP