Serapan produk dalam negeri (PDN) untuk proyek infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sentuh 93,4 persen atau senilai Rp 112 triliun hingga akhir tahun 2022. Adapun direncanakan penggunaan PDN Kementerian PUPR tahun 2022 pada awalnya sebesar Rp 120 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi inflasi. Sehingga Kementerian PUPR berkomitmen untuk menggunakan PDN dalam proses pengadaan.
Menteri Basuki berpesan pentingnya penggunaan komponen PDN untuk menjaga roda ekonomi nasional. Dalam belanja infrastruktur, Menteri Basuki menekankan seluruh material yang digunakan harus produksi dalam negeri.
Apabila terpaksa impor harus diketahui Direktur Jenderal (Dirjen) terkait dan bila benar-benar tidak ada produksi dalam negeri.
“Pasca-pandemi ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang dilarang impor,” kata Menteri Basuki, mengutip rilis, Jumat (6/1/2023).
Sementara hingga akhir tahun 2022, telah terealisasi penyerapan anggaran program belanja Kementerian PUPR sebesar Rp 117,9 triliun atau 93,6 persen dari total pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 125,9 triliun.
Dari progres tersebut, tercatat sejumlah infrastruktur Kementerian PUPR yang telah diresmikan dari Januari hingga Juli 2022.
Pertama untuk infrastruktur bidang Sumber Daya Air (SDA) di antaranya Bendungan Randugunting, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Beringin Sila, Bendungan Semantok, Bendungan Kering Ciawi dan Sukamahi, Bendungan Sadawarna, Embung Kedung Sambi, Embung Sumingkir, serta Pusat Persemaian Modern Rumpin.
Selanjutnya di bidang Jalan dan Jembatan yang sudah diresmikan antara lain Jembatan Gantung Girpasang, Jalan Bypass–Balige (KSPN Danau Toba), Jalan Tol Binjai–Langsa Seksi 1 Binjai–Tsabat, Jalan Tol Manado–Bitung Seksi 2B Danowudo–Bitung, Jembatan Ploso dan Jalan Lingkar Brebes–Tegal Jateng.
Di bidang Permukiman/Cipta Karya yang sudah diresmikan antara lain Rehabilitasi SDN Nglinduk 3, Revitalisasi Pasar Johar Kota Semarang, Penataan Kawasan Pantai Bebas di Kabupaten Simalungun, Penataan Kawasan Pulau Rinca serta Penataan Kawasan Pantai Marina (KSPN Labuan Bajo).
Terakhir di bidang Perumahan yang sudah diresmikan pada tahun 2022 antara lain Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy di Sukoharjo dan Rusun Yayasan Bhakti Bapak Emak di Jombang.
Untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) berupa pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Antara lain P3TGAI, OP Irigasi & Rawa, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Revitalisasi Drainase Jalan, Pamsimas, Sanimas, KOTAKU, PISEW, Sanitasi Ponpes/Lembaga Keagamaan dan rumah swadaya. Pada tahun 2022, alokasi Program PKT sebesar Rp 13,76 triliun, dengan target serapan 668.764 tenaga kerja.
Hingga akhir Desember 2022, realisasi anggaran mencapai 91,33 persen dan menyerap 1.064.994 tenaga kerja, atau lebih besar dari rencana serapan tenaga kerja.
Sumber : Borneo 24