Optimalkan Pengadaan Produk Dalam Negeri, Kepala LKPP Sebut Indonesia Bakal Terlepas dari Resesi

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, penggunaan serta pembelian produk-produk dalam negeri dapat menghindarkan Indonesia dari ancaman resesi.

Diketahui, sejumlah lembaga internasional meramal situasi ekonomi tahun 2023 akan gelap.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh terganggunya distribusi rantai pasok sejumlah komoditas, hingga adanya inflasi yang tinggi.

Untuk itu Pemerintah mendorong LKPP memprioritaskan produk dalam negeri dalam belanja pengadaan pemerintah. Sekaligus untuk memacu tumbuhnya industri lokal khususnya UMKM.

Pria yang akrab disapa Hendi ini juga mengungkapkan, peran LKPP dipandang strategis mengingat nilai belanja pengadaan pemerintah yang tiap tahunnya mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

“Di masa 2023 orang bilang ekonomi akan gelap, tapi Indonesia sampai hari ini bisa eksis. Kenapa? karena ekonomi terjaga dengan baik,” ucap Hendi saat ditemui Tribunnews di Kantor LKPP Jakarta, Kamis (12/1/2023).

“Melihat potensi peluang ini sebenarnya pengadaan barang dan jasa itu bisa jadi penyangga. Karena rata-rata setiap tahun, dan contohnya tahun kemarin ada Rp1.187 triliun yang dikelola APBN dan APBD. Belum termasuk BUMN yang sekitar Rp400 triliun,” sambungnya.

Hendi melanjutkan, LKPP menargetkan 95 persen pengadaan barang/jasa Pemerintah di 2023 menggunakan produk dalam negeri.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pengadaan produk dalam negeri hanya sekitar 78 persen.

“LKPP diminta untuk membuat kebijakan yang pro pada produk dalam negeri. jadi target kami tahun ini semua proses pengadaan 95 persen harus produk dalam negeri,” ucapnya.

Ia juga mendorong kenaikan volume transaksi pengadaan melalui katalog elektronik (E-Katalog) hingga Rp500 triliun, atau lebih dari 5 kali lipat dari capaian 2022 yang sebesar Rp84 triliun.

Pada tahun lalu, terdapat 2,3 juta produk yang tayang di E-Katalog. Dan untuk tahun ini LKPP targetkan ada 5 juta produk.

Untuk itu, Hendi mendorong adanya penyerapan anggaran yang optimal Pemerintah untuk membelanjakan produk-produk lokal.

Serta, transformasi digital dalam proses pengadaan. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan ini dapat transparan dan efisien dalam hal waktu.

“Agar lebih transparan dan efisien, proses pengadaan menggunakan e-katalog. Karena di situ transaksi jelas. Jadi menghemat waktu,” papar Hendrar.

“Keterlibatan UMKM sebagai penyedia jasa harus semakin ditingkatkan. Nah kita turunkan kebijakan itu ke Pemerintah daerah dan Kementerian serta Lembaga,” pungkasnya.

Sumber : Tribun Bisnis

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

25 − = 15