Presiden Joko Widodo minta anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN/D) dapat dimaksimalkan untuk menopang kegiatan perekonomian di Tanah Air. Saat ini, dirinya masih belum terlalu terkesan dengan capaian realisasi APBN/D untuk belanja produk dalam negeri.
Ia mengingatkan, pentingnya berbelanja produk buatan dalam negeri baik langsung maupun melalui sistem e-katalog bagi seluruh pihak di pusat hingga daerah.
“Realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN maupun APBD masih 61%. Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu (realisasi belanja produk lokal), syukur bisa 100%,” sebutnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, Jakarta, Selasa (17/1).
Dirinya juga menyoroti uang APBD sebesar Rp123 triliun, yang masih mengendap di perbankan pada akhir 2022. Dari waktu ke waktu, dirinya sendiri akan terus memantau jumlah uang tersebut dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kota untuk bisa digunakan dalam kegiatan produktif.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan, agar pemda untuk dapat aktif mendesain dan merencanakan program sebelum tahun berjalan. Terutama, pada pemda yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) serta dana bagi hasil (DBH) yang cukup besar.
“Artinya, (daerah) yang pajak parkir, pajak restoran, dan pajak hotelnya besar, ini mulai saya ingatkan untuk mendesain dan merencanakan program sebelum tahun-tahun berjalan. Jangan sampai menjadi SILPA (sisa),” anjurnya.
Info saja, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Kemenkeu menjelaskan, dalam penyusunan APBD, angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya, penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.
Sementara itu untuk menghindari kelebihan SILPA, Jokowi juga menyarankan, agar daerah-daerah dengan PAD besar agar membuat skema dana abadi, sesuai dengan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan, membangun, membuat, yang namanya dana abadi. Daerah juga bisa seperti itu. Masukkan yang memiliki DBH atau PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi,” sebutnya.
Presiden mencontohkan, pemerintah pusat terdapat dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF), berupa Indonesia Investment Authority (INA) yang di dalamnya, banyak mengalirkan dana-dana untuk diinvestasikan ke berbagai bidang.
Konkret, ia kembali mencontohkan, dana abadi pendidikan pemerintah pusat berhasil mengumpulkan Rp124 triliun pada 2022. Jumlah ini diproyeksi bisa bertambah menjadi kisaran Rp144 triliun untuk 2023.
“Daerah juga bisa melakukan yang hal yang sama. Itu kalau menjadi dana abadi bisa diinvestasikan, jadi kalau Indonesia Investment Authority (INA) mau beli jalan tol, mau beli pelabuhan, mau beli airport… Dana abadi itu bisa dimasukkan ke sana, dengan return yang jauh lebih tinggi,” ungkapnya.
Kendati demikian, dalam kesempatan lebih awal, dirinya mengingatkan kepada jajaran pemerintahan daerah harus memastikan tidak keliru dalam mengambil kebijakan, di tengah tantangan yang dihadapi pada 2023.
“Jangan sampai kita keIiru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya.
Optimalisasi Manfaat dari Anggaran
Adapun Sri Mulyani mengkonfirmasi, perekonomian daerah sudah mulai membaik, terlihat dari perpajakan daerah yang menguat dengan capaian PAD yang luar biasa. Seperti pajak hiburan naik 212%, pajak restoran naik 40%, pajak hotel naik 89%, dan pajak parkir naik 34%.
Secara umum, situasi ini mengindikasikan kegiatan di daerah semakin meningkat. Pada gilirannya, fenomena ini bakal berimplikasi pada capaian inflasi.
“Kalau masyarakat mulai mobile, mulai berkonsumsi namun barangnya tidak ada, maka terjadi kenaikan harga. Ini yang harus kita cegah. Pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan, maka sisi produksi dan supply mengenai logistik distribusi menjadi sangat penting,” ungkap Menkeu.
Terkait dana pemda di bank, dirinya pun mengamini pernyataan Presiden Jokowi, untuk dapat digunakan pada berbagai hal produktif. Pihaknya pun akan terus bekerja sama dengan daerah dalam menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.
Ia menggarisbawahi, memasuki 2023, APBN merupakan bentuk kombinasi antara perasaan optimistis dan waspada. Menurutnya, perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Termasuk, di antaranya perbaikan dalam alokasi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana otonomi khusus (otsus), dana insentif daerah (DID), hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Demikian juga untuk bantuan sosial. Pemerintah mengalokasikan (sekitar) Rp476 triliun di tingkat pusat, pemerintah daerah ada Rp19 triliun tahun lalu. Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli, kemiskinan ekstrem dan stunting bisa diturunkan secara cepat,” terangnya.
Untuk itu, Menkeu berpesan kepada seluruh pemda serta Kementerian dan Lembaga, untuk tetap waspada terutama terhadap ancaman geopolitik, serta untuk tidak melakukan korupsi.
“Spending better, belanja dan gunakan anggaran lebih baik itu akan memberikan dampak yang luar biasa, karena lebih dari Rp3.060 triliun akan dibelanjakan tahun 2023 ini,” terangnya.
“Tentu, kita juga berharap, seluruh pemerintah pusat dan daerah menjaga tata kelola dan tidak ada korupsi, sehingga ini akan bisa memberikan manfaat maksimal pada masyarakat,” ucapnya.
Sumber : Valid News